Kebangkitan Nasional Dalam Pendidikan Moderen Bagi Kaum Perempuan

Seiring evolusi di masyarakat, perempuan Indonesia menjadi makin sadar mengenai pentingnya pendidikan bagi mereka. Perempuan Indonesia memahami bahwa mereka memikul tanggung jawab besar dalam medidik calon generasi masa depan. Mereka sadar bahwa pendidikan sangat dibutuhkan agar dapat menjadi istri dan ibu yang baik. Walaupun pada kenyataannya mereka tidak pernah mendapat pendidikan modern; mereka tidak pernah dididik untuk dapat menjadi perempuan independen dan memiliki kedudukan setara dengan suami.
Berkaitan dengan perjuangan meraih emansipasi, beberapa organisasi pun didirikan. Pada 1912, Putri Mardika didirikan di Jakarta. Organisasi ini mendapat dukungan dan bantuan dari Budi Utomo, organisasi bagi para cendekiawan, ahli hukum, dan orang-orang pemerintahan. Organisasi ini didirikan oleh dr. Wahidin Sudirohusodo pada 1908 dengan menekankan pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Tujuan utama mereka (tetapi terselubung) adalah mewujudkan kemerdekaan Indonesia, dan sampai 1909 Budi Utomo telah memiliki anggota sebanyak 10.000 orang. karena munculnya kesadaran yang tinggi tentang dibutuhkannya organisasi sosial, pada 1912 sebuah oganisasi pun didirikan oleh seorang pedagang, Hadji Samanhudi.
Di tahun-tahun berikutnya banyak terdapat organisasi perempuan, baik lokal maupun regional yang didirikan tapi yang paling menarik perhatian adalah Putri Budi Sedjati di Surabaya. Berkat dukungan dari lingkaran nasionalis di seputar kelompok studi pemimpin Dr. Soetomo, organisasi ini berhasil mendirikan beberapa sekollah dan sekolah berasrama. Di kota Gadang (Sumatra Barat), keratjinan Amai Setia berdiri pada 1914 dengan membawa misi meningkatkan kedudukan perempuan dengan cara memberikan pelajaran dan pelatihan yang lebih baik. Kemudian di Padang Panjang pun berdiri Keutamaan Istri Minangkabau yang membangun beberapa sekolah dan mengajarkan pengetahuan sederhana yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Selain itu bukittinggi juga menjadi pusat bagi federasi organisasi perempuan di Sumatra yang diberi nama Sarekat Kaum Ibu Sumatra yang terbitannya disebut sebagai AlSjarq (Timur). Dua surat abar yaitu Suara Perempuan (Padang) dan Perempuan Bergerak (Medan) terbit pada periode yang sama. Semua perkumpulan dan terbitan berkala tersebut berasal dari kelas atas atau terkemuka masyarakat.
Sejak awal, perjuangan kaum perempuan menitikberantakan pada pentingnya sistem pendidikan modern. Tetapi hal itu belum dapat diwujudkan pada awal 1900. Pada 1913 pemerintah Hindia Belanda hanya menyediakan dana kurang dari 1,5 juta gulden untuk pengembangan pendidikan 40 juta penduduk Indonesia. Pada 1917 pemerintah mengeluarkan 6 juta gulden untuk membiayai pendidikan 50 juta penduduk Indonesia. Namun tambahan dana tersebut belum dapat memenuhi semua kebutuhan murid karena keterbatasan jumlah guru dan gedung sekolah. Dari 1908 sampai 1914 terjadi peningkatan jumlah murid perempuan hingga 300 persen di Jawa dan Madura, tetapi peningkatan jumlah murid tidak sebanding dengan jumlah pengajar yang tersedia. Salah seorang anggota Volksraad, Sosrohadikoesoemo, menyebutkan bahwa pada 1917 Jawa dan Madura hanya memiliki 15 guru perempuan yang benar-benar memenuhi syarat dan 75 guru yang dianggap cukup berkulitas.
Meski demikian situasi tersebut mulai berubah pada 1920. Sebuah laporan Dinas Pendidikan pada 1928 menyebutkan bahwa jumlah murid perempuan di Jawa dan Madura bertambah: 18 persen dari mereka bersekolah di sekolah desa, 14 persen bersekolah di sekolah untuk golongan menengah, dan 14 persen lainnya bersekolah di sekolah lanjutan. Jika dibandingkan dengan jumlah murid lelaki, persentase murid perempuan adalah 24 persen, 22 persen, dan 25 persen dari keseluruhan murid.
Dua sekolah milik pemerintah yaitu sekolah pendidikan guru di Purworejo dan beberapa sekolah pendidikan guru di Bandung, Yogyakarta, Probolinggo, Ungaran, Bukittinggi, dan Purwokerto memberi kesempatan kepada perempuan Indonesia untuk memperdalam profesi guru. Selain itu terdapat pula dua sekolah yaitu sekolah pelatihan pemerintah untuk perempuan dan sekolah pelatihan tinggi di Salatiga. Di antara sekolah pelatihan guru swasta yang didirikan oleh misi Katolik dan Protestan, terdapat pula Aisjijah dan Taman Siswa.
Selain itu beberapa sekolah kejuruan untuk perempuan pun didirikan yang di pelopori oleh pihak swasta. Sekolah yang berdiri paling awal mungkin sekolah Tomohon (Minahasa) pada 1901. Sekolah-sekolah kerumahtanggaan, sekolah Van Deventer, sekolah Kartini, sekolah-sekolah misi Katolik dan Protestan merupakan inisiatif pihak Belanda. Sementara inisiatif sekolah Muhammadiyah dan sekolah-sekolah lainnya datang dari pihak swasta Indonesia. Hingga 1918 sekolah industri pemerintah untuk kaum perempuan belum juga didirikan.
Tokoh pertama yang dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantoro-nama yang di adopsi ketika ia mendedikasikan masa mudanya bagi dunia pendidikan-telah mendirikan perguruan Taman Siswa pada 1922. Perguruan tersebut memiliki cabang hampir di seluruh provinsi di Indonesia, dan berprinsip bahwa pendidikan ala Belanda harus ditinggalkan untuk menciptakan pendidikan yang murni dan terbaik bagi Indonesia. Baginya bahasa pengantar yang di gunakan dalam proses belajar harus bahasa Indonesia. Semua teks, permainan, lagu-lagu, dan pendidikan ala Belanda harus ditinggalkan.
Kata ‘perguruan’ yang menjadi dasar pendidikannya sangat berbeda dengan kata ‘sekolah’. Perguruan berarti tempat dimana seorang guru mengajar dan tinggal; tempat dimana guru dan istrinya mendidik sejumlah murid dan mereka memegang tanggung jawab atas murid-muridnya selama dan sesudah proses belajar. Jadi perguruan sangat berbeda dengan sekolah biasa. Menurut Dewantoro, sistem pengajaran seperti itu sangat menghormati kesetaraan antara murid lelaki dan perempuan. Oleh karena itu sejak didirikannya perguruan ini, kelompok perempuan Taman Siswa sama populernya dengan kelompok lelaki di perguruan tersebut. Gagasan ini ternyata juga di praktikkan di Bengala, India, oleh Rabindranath Tagore. Ia menciptakan model baru bagi sekolah berasrama yang ada di daerahnya bernama Santiniketan.

oleh: (Anggia Wardani, Ketua Kopri PMII Rayon Khalid Bin Walid)